BPJS Hewan Dinilai Tak Tepat, Demokrat: Akses Kesehatan Masyarakat Belum Merata

KOSADATA – Wacana pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi hewan peliharaan di DKI Jakarta menuai sorotan tajam. Salah satu kritik datang dari Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Desie Christyana Sari. 

Ia menilai ide tersebut belum tepat waktu, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam layanan dasar kesehatan bagi manusia.

"Sebagai wakil rakyat yang membidangi kesejahteraan, saya menghargai setiap inisiatif untuk melindungi makhluk hidup, termasuk hewan. Tapi mari kita realistis, layanan kesehatan untuk manusia saja belum merata. Di Kepulauan Seribu, misalnya, warga masih kesulitan bertemu dokter," ujar Desie di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Desie menyebutkan bahwa wacana ini memang terlihat progresif, terutama bagi para pecinta hewan. Namun, jika ditilik dari skala prioritas pembangunan daerah, kebijakan semacam ini justru berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Risiko persepsi publik sangat besar. Kalau rakyat yang sakit masih mengantri berjam-jam di puskesmas, lalu pemerintah malah menggelontorkan dana untuk BPJS Hewan, ini bisa dianggap tidak punya nurani," katanya tajam.

Menurut Desie, saat ini DKI Jakarta masih menghadapi kekurangan tenaga medis, anggaran minim untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta persoalan akses layanan kesehatan yang timpang antarwilayah.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti belum adanya kerangka regulasi dan teknis pelaksanaan yang jelas soal BPJS Hewan. 

"Siapa pesertanya? Apakah semua pemilik hewan? Bagaimana sumber dananya? Siapa penyedia layanan medisnya? Semua belum terjawab. Jangan sampai ini hanya jadi gimmick kebijakan yang tidak berpijak pada realita," lanjutnya.

Sebagai alternatif, Desie menyarankan agar Pemprov DKI fokus