Backlog Perumahan Rakyat Masih Tinggi, Melani: Percepat Implementasi Bank Tanah

KOSADATA - Anggota Komisi VI DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari Fraksi Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi Bank Tanah. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan lahan bagi kebutuhan perumahan rakyat yang saat ini masih terjadi backlog cukup tinggi.

"DPR akan mengawal percepatan implementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau," ujar Melani dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).

Hal ini diungkapkan Melani saat sosialisasi BUMN bertajuk"Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan" bersama BTN di Jakarta, kemarin. Melani juga mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit POJK 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 khususnya relaksasi bagi Sektor Perumahan. Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan keringanan dalam pemenuhan kebutuhan rumah.

"Kami mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan," kata Melani.

Diakuinya, kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis terkait penyediaan perumahan rakyat, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.

Dalam Pemenuhan perumahan rakyat ini, ungkapnya, peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting terutama pada sektor pembiayaan rumah rakyat.

"Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Menurutnya, backlog perumahan saat ini cukup tinggi, mencapai 12,7 juta unit kebutuhan rumah rakyat. Untuk itu, tegasnya, DPR akan