Usul KJP Dihapus, Golkar Ingin Sekolah di Jakarta Gratis baik Negeri dan Swasta

KOSADATA - Ketua Fraksi Golkar, Basri Baco yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, alokasi bantuan KJP ini bisa dialihkan untuk menggratiskan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.

"Terkait KJP tidak pernah selesai. Kalau saja sekolah negeri gratis, sekolah swasta gratis khusus level c dan D maka tidak ada lagi ijazah yang tertahan, tidak ada lagi keluhan tiap tahun, tidak ada lagi anak yang putus sekolah," ujar Baco dalam rapat hasil pembahasan Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2023, dikutip Jum'at (4/8/2023).

Menurutnya, penggratisan sekolah negeri dan swasta bisa diwujudkan jika alokasi bantuan KJP digunakan untuk biaya operasional sekolah. Bahkan, ucapnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan sedang menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan jika semua sekolah digratiskan.

"Ini bisa kita wujudkan. Komisi E dinas pendidikan sedang menghitungnya, ternyata terkait KJP kita stop, kita alihkan saja ke sekolah gratis. Tidak ada lagi permasalahan ini karena apa KJP tidak tepat sasaran tidak sama rata dan adil," katanya.

Baco menegaskan, masih ada satu keluarga dengan empat anaknya mendapatkan bantuan KJP dari pemerintah. Sedangkan keluarga lainnya tidak satu pun mendapatkan KJP karena satu dan lain hal.

Menurutnya, sesuai Peraturan Daerah No 8 tahun 2006 mengamanatkan adanya 2ajib belajar 12 tahun. Namun, lanjutnya, amanat itu belum bisa diwujudkan karena masih adanya anak putus sekolah di Jakarta dengan alasan ekonomi.

"Ketika kunker ke Cirebon Tegal dan berbeda dimana DPRD yang dikuasai oleh partai PDIP perjuangan di lokasi