Pertahankan WTP, Heru Budi Minta OPD dan BUMD Kooperatif saat Pemeriksaan BPK

Ida Farida

Oct 17, 2023

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka entry meeting bersama BPK. Foto: PPID Jakarta

dan memberikan hasil terbaik bagi warga Jakarta," ungkapnya.

Adapun update peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023, antara lain:

a. Memperkuat implementasi sistem informasi persediaan secara elektronik di seluruh OPD;

b. Melakukan rekonsiliasi secara berkala, termasuk rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan aset secara berjenjang mulai tingkat wilayah di Kota/Kabupaten Administrasi sampai tingkat Provinsi;

c. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern melalui pengawasan melekat Kepala Perangkat Daerah dan pendampingan oleh Inspektorat;

d. Reviu Laporan Keuangan dengan pendekatan basis resiko (risk based review) oleh Inspektorat;

e. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI hingga Semester I Tahun 2023, yang telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 88,90% atau 9.976 rekomendasi yang telah diselesaikan dari total 11.222 rekomendasi;

f. Mempercepat proses penagihan dan pengamanan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum melalui kerja sama dengan BPN, Kejaksaan, dan KPK RI, di mana telah terealisasi serah terima aset fasilitas sosial dan fasilitas umum dari 62 pengembang dengan total nilai Rp 6,56 triliun.

g. Melaksanakan program pengamanan aset melalui percepatan proses pensertifikatan tanah melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hingga awal Oktober 2023, Pemprov DKI telah mensertifikatkan 2.545 tanah (61,54%) dari target 4.135 sertifikat.***