Pertahankan WTP, Heru Budi Minta OPD dan BUMD Kooperatif saat Pemeriksaan BPK

Ida Farida

Oct 17, 2023

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka entry meeting bersama BPK. Foto: PPID Jakarta

KOSADATA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kooperatif saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini diungkapkan Heru Budi saat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2023.

"Saya mengimbau kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD untuk bekerja secara total sebagai satu tim, menunjukkan dedikasi, ketelitian dan sikap profesional. Jajaran Pemprov DKI harus kooperatif dan responsif dalam menyiapkan data dan penjelasan yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI selama masa pemeriksaan," ujar Heru di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Entry Meeting bersama BPK ini dilakukan sebagai langkah mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan akuntabel. Menurut Heru, pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2023, meliputi pemeriksaan kinerja, kepatuhan, serta interim atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta dan BUMD.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut yang telah diraih Pemprov DKI Jakarta adalah tanggung jawab bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehingga, ia ingin memastikan pekerjaan dapat selesai secara menyeluruh, sebelum menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

"Hal ini untuk menghindari temuan berulang di pemeriksaan mendatang. Saya berterima kasih dan mengapresiasi jajaran BPK RI yang telah mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta,