Pemprov DKI Serahkan LKPD 2024 ke BPK, Wagub Rano Ingin Pertahankan WTP

KOSADATA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di kantor BPK RI Perwakilan Jakarta, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/5/2025).

Di hadapan para auditor negara, Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

"Ini adalah salah satu bukti keseriusan kami dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang bertanggung jawab," ujar Rano di lokasi.

Dalam laporannya, Rano mengungkapkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 mencapai Rp85,20 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp5,64 triliun atau 7,09 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp82,29 triliun atau 96,59 persen, sementara realisasi pengeluaran mencapai Rp77,86 triliun atau 91,38 persen.

Selain itu, total aset Pemprov DKI per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp746,39 triliun, naik Rp30,89 triliun atau 4,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya Pertahankan WTP

Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada LKPD Tahun Anggaran 2023. Capaian ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri agar standar akuntabilitas tetap terjaga.

Untuk itu, sejumlah langkah strategis telah diterapkan sepanjang 2024. Di antaranya adalah rekonsiliasi keuangan secara periodik, penguatan sistem informasi persediaan elektronik (e-persediaan), serta penguatan sistem pengendalian internal. Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan percepatan tindak lanjut rekomendasi