Pendapatan Parkir Jakarta Rendah, DPRD: Gedung-gedung Swakelola Harus Dievaluasi

KOSADATA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengkritik rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, capaian Jakarta justru sejajar dengan Surabaya, meski secara geografis dan ekonomi, Ibu Kota memiliki potensi yang jauh lebih besar.

“Surabaya bisa mengumpulkan Rp54 miliar setahun dari parkir, Jakarta juga segitu. Padahal kita lebih luas dan lebih padat. Ini kan aneh,” ujar Nur Afni saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Rabu, 11 Juni 2025.

Politikus Partai Demokrat itu menilai masalah utama terletak pada tata kelola parkir yang belum transparan serta minimnya penerapan sistem digital. 

Ia mendesak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran DKI untuk membuka data lokasi parkir yang telah diserahkan pengelolaannya ke pemerintah, termasuk yang berada di gedung perkantoran, restoran, dan hotel.

“Gedung-gedung yang masih kelola parkir sendiri perlu dievaluasi. Kalau tidak diserahkan ke Pemda, ya pendapatan kita tetap bocor,” ujarnya.

Nur Afni juga menyoroti praktik pengelolaan parkir secara manual yang masih dijalankan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas), dengan sistem karcis sobek dan pencatatan manual. Menurutnya, cara konvensional itu justru membuka celah besar terjadinya kebocoran pendapatan.

“Itu harus dihentikan. Sekarang sudah era digital. Gunakan QRIS, e-money, atau sistem digital lainnya. Jangan pakai buku catatan lagi,” ucap anggota Komisi B tersebut.

Ia menyinggung kegagalan uji coba alat parkir digital yang sempat dipasang di Jalan Sabang sekitar satu dekade lalu. Menurutnya, alat tersebut kini tak lagi digunakan dan terbengkalai.

“Kalau sistemnya masih bocor, meskipun tarif parkir dinaikkan jadi Rp10 ribu, tetap saja pendapatan tidak maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nur