Gelombang PHK Meningkat, DPRD DKI Minta Pemprov Tak Hanya Gelar Pelatihan Kerja

KOSADATA — Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengambil langkah konkret menghadapi tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Eustacia, menilai gelombang PHK yang terjadi belakangan ini menambah beban masyarakat, terutama di tengah penurunan daya beli yang masih berlangsung sejak Lebaran lalu.

“Gelombang PHK yang terjadi baru-baru ini menjadi pukulan keras bagi warga di saat keadaan ekonominya juga sedang memburuk,” ujar Francine dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025. 

Francine mengacu pada data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang mencatat penurunan daya beli masyarakat hingga 25 persen pada periode tersebut. Menurut dia, kondisi ini mengharuskan Pemprov DKI Jakarta bertindak lebih dari sekadar menyediakan pelatihan kerja.

Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menggelar job fair secara rutin sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan pelaku usaha. Selain itu, pelatihan kerja juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman.

“Jangan hanya pelatihan kerja yang generik. Harus adaptif terhadap tren industri dan kebutuhan Jakarta sebagai kota global,” ujarnya.

Salah satu bentuk pelatihan yang dinilai efektif, menurut Francine, adalah pelatihan keliling menggunakan mobile training unit yang menjangkau warga hingga tingkat kelurahan. Dengan pendekatan ini, warga bisa mengakses pelatihan keterampilan yang relevan tanpa terkendala lokasi.

Francine menambahkan, pelatihan seharusnya juga diarahkan pada profesi-profesi yang diprediksi tumbuh di masa depan. Ia merujuk laporan World Economic Forum (WEF) yang memperkirakan meningkatnya permintaan pada pekerjaan seperti spesialis big data, insinyur teknologi keuangan, dan ahli kecerdasan buatan (AI).

“Harapannya, warga yang terkena PHK bisa melakukan alih profesi secara lebih cepat dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar,” kata dia.

Francine menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memastikan warga Jakarta mampu beradaptasi dengan dinamika pasar kerja. “Bukan hanya agar mereka kembali bekerja, tapi juga agar daya beli pulih dan ekonomi Jakarta kembali bergerak,” kata dia.***