Pengangguran di Jakarta Masih Tinggi, DKI Revitalisasi Pendidikan Vokasi

KOSADATA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebabkan oleh ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja. Untuk itu, pihaknya akan melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memastikan tenaga kerja Jakarta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan dunia usaha.

"Utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan secara supply, kita punya SMK, kita juga punya Pusat Pelatihan Kerja Daerah kalau kita bicara vokasi, dan juga pendidikan formal, bagaimana kemudian mempersiapkan tenaga-tenaga kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati dalam Youtube Layanan Jakarta, Senin (9/12/2024).

Sri Haryati mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta sebesar 6,21%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 4,91% berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2024. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memprioritaskan upaya penurunan angka pengangguran melalui pendekatan yang komprehensif. Saat ini, ungkapnya, Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun Grand Design Strategi Penanggulangan Pengangguran di Jakarta, sebuah langkah strategis jangka panjang yang komprehensif. 

“Untuk penanggulangan pengangguran di Jakarta, kita membuat pertama adalah grand strategy-nya, di dalam grand strategy tersebut terdapat pemanfaatan data, kemudianbmengidentifikasi masalahnya, targetnya seperti apa per tahun, pencapaiannya dalam rangka pengentasan pengangguran, lalu strateginya apa, dan pastinya harus ada indikator keberhasilannya, berupa solusi yang memang tepat untuk Jakarta,” jelas Sri Haryati.

Dia mengaku tengah menyiapkan sejumlah upaya guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, dengan memadukan inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis data. 

"Ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, tingginya proporsi sektor informal, serta kebutuhan tenaga kerja berbasis teknologi yang terus meningkat, menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta," imbuhnya. 

Sri Haryati pun menekankan pentingnya memahami kebutuhan dunia usaha sebagai langkah awal dalam mengatasi pengangguran. Pemprov DKI Jakarta juga sedang membuat Dashboard Terpadu, platform digital yang mengintegrasikan data tenaga kerja, investasi, UMKM, informasi lowongan kerja, dan data lainnya terkait ketenagakerjaan di DKI Jakarta. 

Selain mendukung pengambil kebijakan dalam memantau implementasi strategi pengurangan pengangguran di Jakarta, Sri Haryati mengatakan Dashboard Terpadu tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi peluang kerja. 

“Seluruh data-data yang ada di beberapa unit di Dinas Tenaga Kerja misalnya, di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, di bidang penempatan tenaga kerja, termasuk juga dari Dinas UMKM, Dinas PMPTSP, dan perangkat daerah lainnya, kemudian data tersebut kita integrasikan dalam Dashboard Terpadu,” kata Sri Haryati.

Sri Haryati menjelaskan, Dashboard Terpadu memiliki beberapa fitur utama diantaranya data dan informasi ketenagakerjaan, portal informasi lowongan kerja, pusat pelatihan kerja daerah, Kartu Pekerja Jakarta, sistem pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berbasis web, termasuk pengembangan UMKM, kemudahan perizinan, kemudahan investasi, dan lain-lain. ***