Penerapan Pembatasan BBM Subsidi Berubah-ubah, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM Tak Sinkron

KOSADATA – Rencana penerapan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi berubah-ubah. Hal ini dinilai Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto disebabkan karena koordinasi pemerintah di tingkat kementerian/lembaga amburadul. Menurutnya, masing-masing menteri punya kemauan sendiri dan pada saat yang sama Presiden terkesan tidak peduli dengan urusan penting ini.

“Presiden seharusnya dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terkait  implementasi pembatasan penjualan BBM bersubsidi ini, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran tersebut,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

"Saya lihat di tingkat pemerintah ini yang tidak kompak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyebut rencana tersebut akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2025.  Tetapi Menteri Teknis mewacanakan waktu implementasi yang berubah-ubah.  Mulai dari 17 Agustus, menjadi 1 September, dan sekarang diwacanakan pada 1 oktober,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Mulyanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menginginkan kebijakan penerapan pembatasan BBM Subsidi itu diatur cukup dalam Peraturan Menteri (Permen) tanpa merevisi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 

“Tentu hal ini akan mengundang perdebatan. Kalau sekedar Permen kedudukan hukumnya tidak terlalu kuat dan meragukan keabsahannya," tegas politisi PKS itu.

Ditambahkannya, kebijakan pengaturan terkait dengan BBM bersubsidi selama ini menjadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis.

Mulyanto berpendapat kebijakan pembatasan penjualan BBM jenis Pertalite sebaiknya diatur melalui revisi  Perpres No. 191 Tahun 2014 dengan memasukkan kriteria kendaraan yang berhak membeli BBM jenis pertalite, agar tidak menimbulkan masalah hukum kelak kemudian hari.  Pasalnya dalam