Bisa Perburuk Daya Beli, MITI Desak Pemerintah Tunda Skema Baru Subsidi BBM

KOSADATA – Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto, mengkritik keputusan Pemerintah untuk memberlakukan skema baru subsidi BBM mulai Januari 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi Pemerintah, yang akan semakin memperburuk daya beli masyarakat dan memicu lonjakan harga barang konsumsi.

Mulyanto meminta agar rencana penerapan kebijakan ini ditunda, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih. "Saat ini, ekonomi masyarakat belum baik-baik saja. Ditambah dengan dampak dari PHK massal di sektor industri, terutama tekstil, dan rencana kenaikan PPN 12 persen, kebijakan ini akan semakin membebani masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangan resminya, Sabtu (4/1/2024).

Menurut Mulyanto, ada dua alasan utama yang mendasari permintaan penundaan tersebut. Pertama, lesunya industri nasional yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kedua, adanya kenaikan harga barang yang dipicu oleh wacana kenaikan PPN, yang semakin memberatkan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

Mulyanto juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat waktu karena tidak adanya tekanan signifikan dari harga minyak mentah dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari oilprice.com, harga minyak mentah WTI pada 2 Januari 2025 tercatat sebesar USD 71,9 per barel, sementara harga minyak Brent berada di angka USD 74,6 per barel. Sementara itu, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) untuk tahun 2025 dalam APBN dipatok sebesar USD 82 per barel, yang berarti harga minyak dunia masih jauh di bawah proyeksi pemerintah.

Selain itu, kebijakan pembatasan konsumsi Pertalite yang baru-baru ini diungkapkan oleh Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, turut menjadi sorotan. Halim menyebutkan bahwa mobil dengan kapasitas mesin