Pada Semester II Tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan 89,21 persen dari total 10.454 rekomendasi, dengan nilai sebesar Rp5,25 triliun dan 6,6 juta dolar AS.
Di hadapan para auditor negara, Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto Emik, menyoroti masih banyaknya rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti sejak 2005 hingga 2023.
