Kultur Elit PKB yang Wajib Ditinggalkan: Tantangan bagi Masa Depan Partai Kebangkitan Bangsa

Oleh Mohamad Fuad, Pengamat Politik, Dosen Universitas Gunadarma

KOSADATA - Gus Dur, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memiliki harapan besar untuk partainya agar menjadi organisasi politik yang modern, demokratis, dan inklusif. PKB tidak hanya diharapkan menjadi saluran aspirasi politik, tetapi juga agen perubahan yang memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini sejalan dengan visi yang terkandung dalam mabda siyasi PKB yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kultur yang Membentuk PKB

Partai Kebangkitan Bangsa tumbuh dengan kultur yang diwarisi dari NU, yaitu aswaja, supremasi kyai, dan kebangsaan. Nilai-nilai inilah yang selama ini menjadi kekuatan PKB dan membuatnya mampu bertahan di kancah politik Indonesia. Namun, kini, budaya tersebut mengalami pergeseran, terutama dalam hal pengambilan keputusan politik di tubuh partai.

Ketaatan yang Tak Lagi Substansial

Seiring berjalannya waktu, budaya ketaatan kepada kyai dan ulama dalam PKB semakin tergerus. Dulu, ketaatan tersebut dilakukan dengan tulus dan substansial, tetapi kini banyak keputusan penting dalam partai, seperti penentuan calon presiden, wakil presiden, menteri, hingga calon legislatif, yang tidak lagi melibatkan ulama secara aktif. Keputusan-keputusan tersebut lebih didominasi oleh pihak-pihak tertentu yang sering kali bertentangan dengan harapan para kader yang telah berjuang untuk PKB. Praktik ini menyebabkan kekecewaan di kalangan kader yang merasa partai semakin menjauh dari nilai-nilai keadilan dan profesionalisme.

Penyimpangan dalam Pengelolaan Partai

Para anggota legislatif yang berhasil meraih kursi melalui perjuangan keras seringkali merasa terbebani dengan program-program yang mengharuskan mereka menyediakan dana tambahan, meskipun mereka telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Kondisi ini