KUA-PPAS APBD DKI 2024 Diketok Rp81,5 Triliun, Postur PMD BUMD Capai Rp7,9 Triliun

KOSADATA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048. 

Salah satu postur yang diproyeksikan adalah penanaman modal daerah (PMD) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta mencapai Rp7,9 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan proyeksi pendapatan di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,32 triliun.

Proyeksi pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,36 triliun, Pendapatan Transfer Rp19,25 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp722,12 miliar. 

"Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun,” ujar Michael dilansir laman DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp71,81 triliun, ungkapnya, diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp58,84 triliun, Belanja Modal Rp11,47 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1,17 triliun dan Belanja Transfer Rp318,31 miliar. 

"Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,76 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,90 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,86 triliun," katanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, angka tersebut merupakan hasil pembahasan serta pendalaman di rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pada (21/8) mendatang dan pendalaman di Komisi.

“Kita setujui ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan