Koordinasi dengan BSSN, Kemendagri Pastikan Tak Ada Kebocoran Data

KOSADATA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memastikan tidak ada kebocoran data penduduk.

Pihaknya membantah adanya kebocoran data kependudukan di Ditjen Dukcapil yang ramai diberitakan hingga 337 juta data kependudukan. Data itu berisi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), bahkan juga nomor Akta Lahir dan Nikah.

“Kami sampaikan kembali bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan stakeholders terkait telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (20/7/2023).

“Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Pemerintah diminta serius menangani kebocoran data penduduk yang diperjualbelikan di darkweb. Kebocoran data kembali terjadi sebanyak 337 juta data yang diduga berasal dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, berulangnya data-data di Indonesia menunjukan bahwa  kebocoran data sudah sangat serius.

“Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang bocor, merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/7/2023).

Diketahui, sejumlah 337.225.465 data yang dijual di darkweb cukup lengkap. Mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir,