Jelang Pilkada Serentak, 179 Kades se-Kabupaten Bekasi Ikuti Bimtek di Bali Dipertanyakan

KOSADATA – Pemerintahan desa (Pemdes) se-Kabupaten Bekasi dijadwalkan akan melakukan bimbingan teknis ke Provinsi Bali pada tanggal 6 sampai 10 Mei 2024. Tercatat, sebanyak 179 pemerintahan desa se-Kabupaten Bekasi dipastikan akan mengikuti kegiatan tersebut.

Seorang sumber pemdes setempat mengatakan, bimbingan teknis ini mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Inovasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Kabupaten Bekasi Tahun 2024”.

"Setiap desa mengirimkan dua orang peserta yaitu kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," terangnya, Jum'at (3/5/2024). "Setiap peserta bimtek dikenakan biaya sebesar Rp15 juta. Jadi kalau dua orang, maka setiap desa harus membayar Rp30 juta" imbuhnya.

Kegiatan ini rencananya akan dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atong, serta pihak Kejaksaan Negeri Bekasi.

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tersebut mendapat sorotan dari Center For Publik Policy Studies Indonesia (CPSSI) Seylla Dona. Dia menilai bahwa kegiatan bimtek ini tidak efektif dan hanya akan menghabiskan anggaran desa.

"Jika bimtek ini hanya untuk peningkatan kompetensi tata kelola pemerintahan desa, tidak perlu diadakan jauh-jauh di Bali. Cukup dilaksanakan di Bekasi dan menghadirkan narasumber yang kompeten," kata Seylla, baru-baru ini.

Padahal kata Seylla, bahwa bimtek serupa dapat diselenggarakan di lokasi yang lebih dekat, seperti Bekasi, dengan mengundang narasumber yang ekseprt di bidangnya.

Hal ini dianggap lebih efektif dan hemat anggaran dibandingkan menggelar bimtek di Bali yang memerlukan biaya lebih besar.

Sedangkan jika tujuannya untuk meningkatkan inovasi Bumdesa di