Jakarta Bagi Pendatang Bikin Bahagia atau Petaka, Angka Miskin Ektrem Siapa Tanggung Jawab?

Sani Ichsan

Feb 12, 2023

verifikasi dan validasi data antara yang dimiliki DKI dengan yang dimiliki BPS, angka kemiskinan ekstrem itu bisa ditekan jauh lebih rendah. (untuk tidak mengatakan, hilang sama sekali).

â€œSemua data itu kita gabung. Kemudian kami kirimkan ke BPS untuk diteliti dan dibersihkan. Data hasil BPS berguna bagi Pemprov DKI untuk ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, KJP, KJS, bantuan sembako, bantuan gizi. Semuanya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,â€ kata Heru.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Margo Yuwono menambahkan, bila sinkronisasi data sudah dilakukan, maka sasaran program kebijakan sudah tunggal dan bisa dibagi antara pusat dan daerah, juga antara instansi yang ada di Pemprov DKI.

Problem kedua, soal pendataan pendatang. Menurut Heru, pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta terkendala sejumlah hal, satu di antaranya adalah adanya pertambahan pendatang baru ke Ibu Kota.

Untuk itu, Heru Budi meminta seluruh stakeholders seperti Dukcapil, Camat dan Lurah bersama dengan RT dan RW membantu penanganan pendatang baru tersebut.

Lalu Bagaimana Kata Dukcapil DKI?

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya belum berencana menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru di Ibu Kota. Menurutnya, saat ini masih mengutamakan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

Budi menuturkan, operasi yustisi sendiri digelar pada 2012. Sementara pembinaan telah dilakukan secara rutin selama beberapa tahun terakhir.

"Sampai saat ini belum ada (operasi yustisi). Yang kami lakukan saat ini adalah melakukan program pembinaan kependudukan ke masyarakat," kata Budi Awaludin saat dikutip detikcom, Jumat (10/2).

"Saat ini kami masih dalam proses pendataan dan mencermati beberapa fenomena pendatang agar semua bisa tertib