Ditangan Anies Tata Kelola Pemprov Jakarta Semrawut?

Oleh: Agustinus Tamtama Putra

Pengamat Kebijakan Publik

KOSADATA - Selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, kinerja Anies Baswedan kerap diragukan banyak pihak karena cenderung menelantarkan banyak aspek, serta kentara lebih mendahulukan lobi-lobi politis dan pembagian jatah yang wajib dilakukan bagi para pendukung. Karena hal itu, maka yang penting untuk dilakukan jadi terabaikan, berikut menjadi semrawut; 

Akankah mengulang kembali?

Pertama tentang sinergitas. Apakah di era Anies hal ini sungguh diperhatikan? Guna mencapai ketahanan terhadap bencana, diupayakan di antaranya pembangunan sistem kesehatan kota (urban health system), adaptasi perubahan iklim, percepatan tanggul pantai, pengelolaan air hujan, peningkatan supply air bersih perpipaan, implementasi zona bebas air tanah, pengembangan manajemen bencana kota dan forum kolaborasi tanggap bencana. Ini semua mensyaratkan koordinasi dan sinergi berupa pemerintahan yang dinamis dan transformasi layanan publik demi inspirasi. Jalan yang semestinya ditempuh berupa penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan skema pembiayaan ekosistem digital (digital ecosystem financing), peningkatan berbasis sinergi, pengembangan data warga yang dinamis dan personal, pengembangan akses layanan universal, automasi sistem perijinan, manajemen performa kinerja yang licah/cepat tanggap (agile). Nyatanya kala itu kerjasama dengan beberapa kementrian utama tidak berjalan, bahkan saling bertentangan.

Kedua tentang keberpihakan. Diimpikan dan coba diwujudkan ketahanan ekonomi inklusif, namun rasanya di jaman Anies ini hanya sebatas mimpi. Semua bisa mengakses ketahanan ekonomi dengan program-program seperti pengembangan dan keterjalinan ekonomi digital, industri mikro kreatif, ekspor barang-barang yang bernilai unik, pengembangan turisme sebagai nilai alternatif, pengembangan kegiatan MICE (meetings, incentives, coventions and exhibitions) yang mengundang wisatawan, pembentukan tenaga kerja yang adaptif terhadap digital dan strategi ekonomi terhadap rencana pemindahan IKN. Ini semua seyogyanya