Â
“Ini sangat penting, karena penyelesaian surat-surat itu pun diawali atau dimulai dari tingkat kelurahan atau desa. Sehingga, apabila ada permasalahan atau perubahan pada peta bidang, lurah/kepala desa dapat mengecek kesesuaian atau dapat di-overlay antara peta bidang dengan peta pajak. Harapannya pun, permasalahan dapat selesai di tingkat kelurahan/desa,†papar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi.
Â
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi juga berujar, jika tingkat kelurahan/desa sudah ada hal tersebut, maka pihaknya akan berkunjung sekaligus mengecek langsung ke lapangan. Ia berharap, agar hal ini dapat mendorong investor untuk berinvestasi di kelurahan/desa karena sudah ada kepastian hukum terkait aset di kelurahan/desa.
Â
Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan deklarasi Kota Lengkap diharapkan dapat menunjang transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Sehingga, Pemprov DKI memiliki urgensi untuk mengelola seluruh aset dengan baik demi jaminan kepastian hukum kepada semua warga, termasuk investor, dalam menunjang pembangunan dan perekonomian Jakarta. ***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0