Pendatang di Jakarta Capai 113 Ribu, Dukcapil Masih Cermati Arahan Heru Budi

"Antisipasinya bagi kami Disdukcapil DKI Jakarta memang kita selalu melakukan pembinaan dan juga sosialisasi kepada penduduk DKI Jakarta agar semuanya yang hadir di Jakarta tertib administrasi kependudukannya," katanya.

Dia mengungkapkan, Dukcapil DKI Jakarta telah memiliki program unggulan Kamsa, Kampung Sadar Adminduk yang dilakukan di setiap RW di Jakarta. Dalam hal ini, ucapnya, petugas Dukcapil DKI Jakarta memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukannya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Menurutnya, para pendatang ini akan membebani APBD DKI Jakarta.

"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru Budi saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel.

Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.

"Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RSnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," katanya.

Namun, lanjut Heru, Pemda DKI tidak bisa melarang adanya pendatang ke Jakarta. Atas hal inilah, Heru meminta agar Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu