Pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pendatang, terutama yang tidak memiliki keterampilan.
Menurutnya, penonaktifan NIK itu akan berpengaruh pada layanan perbankan, kesehatan, surat kendaraan dan lainnya
Karyatin menambahkan, saat ini ketersediaan blanko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dinas Dukcapil DKI masih menunggu hasil resmi dari KPU sebelum program penertiban administrasi kependudukan ini dieksekusi.
Bahkan, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah lurah tidak berani menonaktifkan E-KTP warganya dikarenakan penuh resiko ke depannya.
Menurutnya, penonaktifan NIK itu harus dilakukan secara hati-hati karena akan berdampak pada warga Betawi yang semakin terpinggirkan.
Dia menegaskan, tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas, mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta turut terlibat dalam pemadanan data penerima KJMU.
Menurutnya, pusat pengaduan ini harus bisa menyiapkan solusi bagi warga terdampak penonaktifan NIK tersebut.
Disdukcapil juga melakukan pendataan pendatang baru berdasarkan pendidikan akhir. Untuk SLTA ke bawah 78,53 persen, lebih tinggi dari SLTA 21,47 persen.