Pedoman Penerapan BGCE Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Yakni dengan menjalankan operasionalnya dengan memperdomani prinsip-prinsip ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular.

"RPJPN ini adalah undang-undang, maka ini wajib hukumnya untuk menjadi pedoman bagi kita semua dan bukan hanya pemerintah, karena undang-undang itu mengikat semua komponen bangsa," ujar Amalia.

Penerapan strategi pembangunan nasional yang salah satunya ditopang dengan penerapan BGCE di sektor pariwisata diharapkan akan dapat menjadi pendorong untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Sasaran sektor pariwisata adalah peningkatan peranan dari PDB sektor pariwisata menjadi 8 persen pada tahun 2045. Dan kita juga bukan hanya puas dengan 8 persen, tetapi bagaimana pariwisata bisa berkontribusi untuk menghasilkan devisa sehingga devisa pariwisata diharapkan bisa mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2045," ujarnya. 

Penerapan BGCE di sektor pariwisata juga sejalan dengan tren pariwisata ke depan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Dimana megatren ke depan mengarah pada sustainability and community engagement serta transisi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dua poin itu harus kita tangkap, jangan kita kemudian hanya puas dengan pengembangan pariwisata yang konvensional maupun konservatif. Kita harus bisa menangkap bagaimana tren pariwisata dan tren wisatawan global maupun domestik, kemudian kita harus melakukan berbenah diri secara cepat," ujar Amalia.

"Semoga pedoman yang disusun dan telah melibatkan berbagai stakeholder pariwisata baik dari kementerian/lembaga, pelaku usaha serta asosiasi di sektor pariwisata ini dapat memberikan guidance buat kita semua, memberikan pedoman, sehingga kita bisa bersama-sama mengimplementasikannya dengan baik,” kata Amalia.  

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu, mengapresiasi penyusunan pedoman BGCE untuk sektor pariwisata oleh