Wamen LHK: Tata Kelola Pariwisata Harus Perhatikan Aspek Lingkungan

KOSADATA - Pemangku kepentingan dapat mengembangkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong sebagai pembukaan dalam forum "Green Investment dalam Pembangunan Wisata Berkelanjutan" di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM), Selasa (14/3/2023).

Dalam diskusi yang membahas topik "Grand Design Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia”, Wamen LHK berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ia menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan energi baru terbarukan, sektor pariwisata alam menjadi bagian penting dari strategi untuk membangun green economy.

“Melalui G20 di Bali kemarin, Kemenparekraf juga mendorong agar pariwisata berkelanjutan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan industri kreatif kita setelah pandemi. Paling tidak sektor ini ditargetkan bisa menghasilkan hingga 3 juta lapangan kerja,” ucap Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong.

Alue Dohong bercerita, persoalan pembangunan pariwisata ini tidak hanya sampai di sana, beberapa kasus di Bali mengungkapkan bahwa marak terjadi pengalihan kepemilikan dari masyarakat lokal ke pemilik non-WNI.

“Hal ini juga perlu kehati-hatian. Sektor seperti ini rawan diambil alih karena sektor pariwisata khususnya tourism melibatkan mobilitas manusia, dan tentunya rawan terjadi pengalih kekuasaan,” tambahnya.

Menurut Alue Dohong, target pariwisata berkelanjutan tentu tidak akan berjalan dengan baik jika terjadi banyak hambatan dari segi yang tidak direncanakan sebelumnya. Interaksi antar masyarakat asing dan lokal perlu ditinjau lebih lanjut sebagai dasar rancangan preventif kasus tersebut.

Forum "Green Investment dalam Pembangunan Wisata