SLF Gedung Perwakilan dan Badiklat PKN BPK Disorot, DKI Didesak Segera Audit

Widihastuti Ayu

Jun 13, 2024

Pemprov DKI Jakarta diminta audit semua gedung milik BPK RI di Jakarta. Foto: ist

KOSADATA - Setelah mencuatnya dugaan pelanggaran Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DKI Jakarta, kini muncul dugaan pelanggaran serupa pada gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) yang terletak di Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan.

Pengamat tata ruang kota, Nirwono Joga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR), akademisi dan stakeholder lainnya untuk mengaudit semua gedung milik BPK RI di Jakarta, serta menerapkan sanksi tegas jika ditemukan bukti adanya pelanggaran.

Menurut Nirwono Joga, audit terhadap semua aset gedung milik BPK itu penting dilakukan agar publik bisa menilai bahwa BPK merupakan lembaga yang taat hukum atau tidak. Hal itu juga guna memberikan contoh baik sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

"Pemda DKI Jakarta beserta Kemen PUPR dan pihak independen dari perguruan tinggi, atau akademisi untuk melakukan audit bangunan gedung milik BPK dan mendorong untuk melakukan pemenuhan persyaratan agar dapat segera memiliki SLF," kata Nirwono Joga, Kamis (13/6/2024).

Tidak hanya soal SLF, Nirwono pun meminta Pemprov DKI dan pihak terkait lainnya untuk memeriksa semua gedung milik BPK RI terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen dari luas lahan.

Ia juga meminta Pemprov DKI agar bertindak tegas jika didapati ada RTH yang disalah fungsikan menjadi lahan parkir maupun fungsi lain yang tidak sesuai aturan.

"Jika sebuah bangun gedung tidak memiliki SLF dan mengubah taman atau RTH jadi lahan parkir tentu ada indikasi pelanggaran terkait aturan bangunan gedung dan aturan rencana