Perbincangan Mengenai Politik Dinasti dan Dinasti Politik

Ida Farida
Oct 16, 2023

Putra Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep sedang berbincang dengan putra Prabowo Subianto. Foto: Twitter Gibrantweet

Oleh: Andre Vincent Wenas

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP) Jakarta.

Secara singkat dan sederhana saja, pengertian Politik Dinasti adalah “memainkan” politik (pengambilan kebijakan) dengan memanfaatkan hubungan kekeluargaan. Adapun Dinasti Politik adalah keluarga yang banyak anggota keluarganya mengabdikan diri dalam kegiatan politik. 

Contoh di level presiden adalah Keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Keluarga Suharto dan Jokowi di Indonesia, Keluarga Marcos di Filipina, Keluarga Nehru di India, Keluarga Lee Kuan Yew di Singapura. 

Di level partai politik, lebih banyak lagi. Di dunia korporasi, jangan ditanya lagi. Kalau di negara-negara monarki? Lha masak mau ditanya juga soal politik dinasti atau dinasti politik di negara monarki? Bisa-bisa kepala kita berpisah dengan badan. 

Semua politisi pasti memanfaatkan semua jejaringnya untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan yang bakal dipakainya untuk menjalankan program-programnya demi menyejahterakan rakyat banyak. Bonum-commune atau bonum-publicum, itu idealnya. 

Jadi apa pokok keprihatinan terhadap para pemegang kekuasaan ini? Abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. 

Yang jadi persoalan adalah penyalahgunaan kekuasaan itu. Sedangkan politik dinasti dan dinasti politik adalah realitas politik biasa saja. 

Mulanya dipahami bersama bahwa kekuasaan diberikan (dimandatkan) oleh sang pemilik kekuasaan (rakyat) kepada administrator kekuasaan (pemerintah) lewat sistem pemilihan umum yang luber-jurdil (langung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil). 

Ya, soalnya adalah “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan). Apalagi kalau kekuasaannya semakin absolut, maka patut dicurigai bahwa penyalahgunaannya semakin absolut. 

Ada kecenderungan (tendensi) yang diyakini sejak dulu, bahwa pemegang kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup. Maka pemegang kekuasaan yang absolut, maka kecenderungan untuk korupsinya juga absolut.

“Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely”, kata Lord Acton dulu. Maka perlu dibuat perimbangan


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0