NasDem Disindir PDIP sebagai Parpol yang Doyan Impor, Begini Responsnya

KOSADATA - Wakil Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hermawi Taslim merespons terkait sindiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait partai politik (Parpol) di pemerintahan yang hobi atau suka impor.

"Kami sama sekali tidak merasa tersindir," ujar Hermawi Taslim, Sabtu (4/2/2023).

Menurut dia kebijakan impor pangan bukan keputusan satu menteri saja melainkan keputusan bersama dari sejumlah kementerian dan lembaga negara

"Karena keputusan impor itu diputus di tingkat rapat terbatas kabinet. Rapat ini dipimpin oleh Menko Ekuin bersama Kepala Bulog dan sejumlah lembaga lain," jelas Hermawi Taslim.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa ada partai politik yang suka atau hobi melakukan import komoditas pangan melalui menterinya di pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat apel siaga petani MSP, 'Daulat Pangan Nasional, Petani Sejahtera' di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Awalnya Hasto menyebutkan pentingnya kedaulatan pangan bagi sebuah bangsa. 

"Merakyat harus membumi. Persoalan pangan rakyat itu soal hidup matinya rakyat atau negeri," ujar Hasto Kristiyanto.

Hasto menyebutkan seharusnya import bahan pangan tidak perlu sampai dilakukan apabila sektor pertanian bisa kelola dengan baik melalui kesejahteraan petani dan produktivitas pangan.

"Ada partai yang hobinya impor pangan. Bahkan ironisnya ada komoditas seperti minyak goreng bahkan garam ada yang di korupsi," ungkap Hasto Kristiyanto.

Hasto juta menyoroti sejumlah regulasi yang dibuat untuk memperbolehkan pelaksanaan import. Padahal kata dia di sejumlah daerah dapat menjadi lumbung pangan apabila dikelola dengan benar.

"Partai harus mendapatkan hukuman dari rakyat jika tidak berkinerja baik di posnya," tambah Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebutkan selama beberapa waktu terakhir kinerja di sektor pertanian selalu bergantung pada impor.

Djarot menyebutkan keinginan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia bisa menjadi lumbung pangan juga belum dapat terwujud karena gagalnya proyek Food Estate.

"Food estate gagal, termasuk di Kalimantan Tengah dan NTT. Bawang merah kecil-kecil. Alat pertanian banyak yang rusak," kata Djarot.

Belum lagi kata Djarot persoalan perbedaan data antara kementerian dan lembaga terkait komoditas pangan.

"Kementerian Pertanian mengatakan surplus beras, punya stok. Padahal Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog menyatakan defisit. Kalau kita surplus, seharusnya stok kita digelontorkan. Tapi karena data, koordinasi kurang sehingga membuat pemerintah melakukan import beras," ungkap Djarot Saiful Hidayat.