Meski Anggaran Besar, Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta Karena Sulit Lapangan Kerja

KOSADATA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan Jakarta memiliki anggaran terbesar, namun angka kemisikinan ekstrem muncul akibat banyaknya program mengatasi kemiskinan banyak yang salah sasaran.

"Kedua adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan program kemiskinan untuk kepentingan kelompok-kelompoknya itu, banyak penyalahgunaan kekuasaan juga, penyalahgunaan kewenangan. Hal itu menjadi penyebabnya," ujar Trubus saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Trubus menambahkan masalah berikutnya yang timbul akibat data masyarakat miskin di Jakarta itu simpang siur tidak akurat. Sehingga data yang ada laporan dari RT, RW, tapi tidak ada cross cek yang dilakukan oleh Kelurahan maupun kecamatan termasuk di dalamnya Walikota.

"Ini akibat minimnya kolaborasi kerjasama koordinasi antara walikota, kecamatan, dan lurah ke tingkat RT, RW itu," ujarnya.

Menurut Trubus, angka kemiskinan nambah karena disebabkan perubahan skema definisikan kemiskinan itu sendiri. Selain itu, angka kemiskinan yang ada itu memang lebih disebabkan dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan minimnya lapangan pekerjaan di dki jakarta.

"Jadi di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minim terhadap terciptanya lapangan pekerjaan yang ada itu hanya memberikan pembebasan pajak saja," ucap Trubus.

Dikatakan Trubus, tetapi tidak ada lapangan pekerjaan karena gubernur ini berpihak kepada politik praktitis terhadap buruh.

"Akibatnya upah minimum provinsi (UMP) naik terus tetapi tidak insentif yang diberikan kepada para pengusaha. Kebanyakan para pengusaha pindah ke daerah pinggiran," tutur Trubus.

Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya sudah mengucurkan sebanyak 17 jenis