Menkes Diduga Abaikan Nasib Perempuan Tulang Punggung Keluarga Terkait PHK Massal

KOSADATA – c 

Seluruh komisioner KTKI kehilangan pekerjaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau evaluasi yang mendalam, menimbulkan keresahan di kalangan anggota yang merasa hak-hak dasar mereka diabaikan.

Di antara korban PHK, terdapat perempuan-perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga, seperti janda yang masih menanggung biaya pendidikan anak-anak mereka. Kehilangan pekerjaan tetap ini berisiko mengguncang stabilitas finansial mereka yang sangat bergantung pada penghasilan dari KTKI untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kebijakan Kementerian Kesehatan yang Memberatkan

Kebijakan Kementerian Kesehatan yang mulai diterapkan pada September 2022, yang mengharuskan anggota KTKI untuk berdomisili di Jakarta dan mengikuti jadwal presensi pagi dan sore layaknya ASN, turut memperburuk situasi, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota. Banyak anggota yang terpaksa pindah ke Jakarta dan meninggalkan pekerjaan mereka demi memenuhi kewajiban tersebut.

Muhammad Jufri Sade, perwakilan KTKI-P dari Sulawesi Selatan, yang kini terpaksa kembali ke kampung halamannya, menyebut keputusan PHK ini sebagai langkah ceroboh yang mengabaikan kelangsungan hidup para korban. "Banyak dari kami sudah mengorbankan pekerjaan dan rutinitas di kampung halaman," ujarnya dengan nada kecewa.

Sementara, Baequni, perwakilan KTKI-P yang juga dosen senior di UIN Syarif Hidayatullah, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam. 

"Bayangkan, banyak anggota yang meninggalkan pekerjaan sebelumnya, bahkan ada yang PNS, kini harus kembali ke instansi asal tanpa persiapan. Menurut aturan BKN, seharusnya mereka diberi waktu untuk mempersiapkan diri minimal enam bulan. Namun keputusan ini datang begitu saja, tanpa transisi yang jelas," jelasnya. 

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tak hanya merusak karier mereka, tetapi juga menghancurkan kehidupan pribadi dan keluarga.

Sedangkan, Akhsin Munawar, anggota KTKI-P asal Jambi yang juga