Lolos ke Senayan, Achmad Azran Didorong Ikut Pilkada Jakarta dari Unsur Betawi

KOSADATA - Senator DPD RI terpilih, Achmad Azran mendapat dukungan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dari unsur Betawi. Achmad Azran baru saja lolos ke Senayan sebagai senator daerah pemilihan Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 456.247 suara.

Meski baru lolos, kiprah Azran dalam pembangunan Kota Jakarta cukup banyak. Mulai dari Ketua Karang Taruna di Ciracas, Jakarta Timur, Dewan Masjid Indonesia, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dan pernah menggawangi sejumlah partai politik.

Adalah Sugiyanto, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru yang mendorong Achmad Azran untuk menjadi bakal calon gubernur (Bacagub) DKI Jakarta. Menurut Sugiyanto, partai politik seharusnya meminang putra Daerah untuk Pilkada Jakarta 2024, salah satunya Achmad Azran.

"Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan datang pada November 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Betawi. Betawi adalah suku asli Jakarta yang memiliki sejarah panjang di ibu kota," ujar Sugiyanto dalam keterangannya, Kamis (27/6/2024).

Aktivis senior Jakarta itu mengatakan, seharusnya dukungan parpol terhadap putra daerah tokoh masyarakat Betawi sebagai Cagub atau Cawagub bukan hanya soal politik. Namun, dukungan itu juga tentang penghargaan terhadap keragaman budaya dan aspirasi masyarakat lokal. 

"Mengabaikan hal ini bisa membawa dampak negatif yang luas, baik bagi masyarakat Betawi maupun bagi stabilitas dan perkembangan Jakarta secara keseluruhan. Pada sisi lain, untuk bisa memenuhi harapan Parpol mengusulkan putra daerah atau tokoh masyarakat Betawi, sudah saatnyalah masyarakat dan tokoh Betawi bersatu dan kompak untuk mengusulkan nama-nama Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2024 kepada semua Parpol di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan tingkat Pusat (DPP Parpol)," jelasnya.

Dari analisisnya, Sugiyanto mengungkapkan lima dampak negatif jika kaum Betawi tidak menjadi kontestan Pilkada Jakarta. Pertama, kemungkinan kehilangan representasi lokal. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah kemungkinan hilangnya representasi lokal dalam pemerintahan. 

"Putra daerah yang menjadi tokoh masyarakat Betawi memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, tradisi, dan kebutuhan komunitas lokal. Tanpa dukungan dari Parpol, suara dan aspirasi masyarakat Betawi mungkin tidak terwakili dengan baik, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka," jelasnya.

Kedua, kemungkinan melemahnya identitas budaya. Dalam hal ini artinya, betawi itu memiliki warisan budaya yang kaya dan unik. Dengan tidak mendukung calon dari masyarakat Betawi, Parpol berpotensi mengabaikan pentingnya pelestarian budaya lokal. Hal ini dapat mengakibatkan melemahnya identitas budaya Betawi di tengah arus modernisasi dan urbanisasi, mengurangi keberagaman budaya yang menjadi salah satu ciri khas Jakarta.

Ketiga, kemungkinan peningkatan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Perasaan tidak diakui atau diabaikan kemungkinan bisa menyebabkan protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan yang lebih ekstrem. Ketegangan sosial ini boleh jadi dapat merusak stabilitas dan kedamaian di Jakarta, mengganggu kehidupan sehari-hari warga kota.

Keempat, kemungkinan mengurangi partisipasi politik. Jika Parpol terus tidak mendukung calon dari masyarakat Betawi, ini kemungkinan bisa mengurangi partisipasi politik dari kelompok tersebut. Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses politik jika suara mereka tidak dihargai. Hal ini akan mengurangi keterlibatan masyarakat Betawi dalam pembangunan Jakarta, yang pada akhirnya mungkin bisa merugikan perkembangan kota secara keseluruhan.

Kelima, kemungkinan merugikan citra Parpol. Parpol yang tidak memberikan dukungan kepada putra daerah tokoh masyarakat Betawi mungkin akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari komunitas Betawi. Ini bisa berdampak negatif pada citra dan reputasi Parpol di mata publik. Parpol yang dianggap tidak peduli atau tidak mendukung keragaman lokal mungkin akan kesulitan meraih dukungan dalam jangka panjang.

"Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah kesempatan penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Betawi, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan diwakili dalam pemerintahan," tandasnya.***