Kolaborasi Pusat dan Daerah Menentukan Keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan

Sebagai contoh saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru  telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5% APBD untuk mengembangkan angkutan umum. Selain itu, Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri. 

"Saya ucapkan selamat kepada kota-kota yang sudah berupaya memberikan dukungan. Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa kerja sama pemda. Kami juga mengapresiasi daerah yang dengan siap melaksanakan pengambilalihan pengelolaan. Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan adalah layanan yang diambil alih pertama, yaitu pada April 2024. Nanti akan disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, serta Surabaya,” kata Menhub. 

Menhub sadar, membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah. Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau di Indonesia  melalui program Buy the Service.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ. Gairah untuk mengerti, lalu memahami, lalu memikirkan, lalu mengeksekusi dan merawat sangatlah penting,” ujar Menhub.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tatan Rustandi, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, Pj. Walikota Bogor Hery Antasari, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi, DPRD daerah penyelenggara BTS, serta bupati dan walikota se-Bodetabek.