Kepercayaan Publik ke DPD RI Lampaui KPK dan DPR, Sylviana Murni Komitmen Jaga Amanat Rakyat

KOSADATA - Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menegaskan, hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara DPD RI merupakan sebuah amanat dari rakyat yang harus terus dijaga.

Diketahui, dalam survei yang dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik.

"Saya bersyukur, Alhamdulillah bahwa DPD RI yang dimana saya ada didalamnya, menjadi lembaga kepercayaan rakyat Indonesia. Tentu saja kepercayaan ini bukan untuk menepuk dada, tetapi saya sebagai senator wajib menjaga amanat rakyat, khususnya yang diberikan kepada saya, umumnya kepada lembaga DPD RI," ujar Sylviana Murni, Selasa (9/1/2024).

Lebih lanjut, senator daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri dengan nomor urut 22 ini juga menyinggung soal peran DPD RI sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Halnya seperti saya yang mewakili masyarakat Jakarta, Saya sebagai mitra Pemprov DKI pun punya kewajiban untuk mengakselerasi pembangunan kota maupun pertumbuhan ekonomi melalui usulan regulasi. Untuk itu, sinergi antara DPD RI dan Pemerintah Daerah juga harus dijaga. Visinya harus sama, untuk memajukan daerah dan masyarakat daerah," katanya.

Sebagai informasi, DPD RI telah menyampaikan sejumlah usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah, antara lain adalah RUU Daerah Kepulauan, RUU Kelautan, RUU Perlindungan Bahasa Daerah dan RUU Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara.

"Namun khusus RUU DKJ, saya secara pribadi bersikap tegas menolak klausul pemilihan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden. Karena hal