Jakarta Terapkan Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan, KJP Masih Diberikan?

KOSADATA - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria memastikan sekolah swasta gratis di Jakarta akan diterapkan mulai tahun 2025. Bahkan, ungkapnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.

“Alhamdulillah, sekolah gratis ini bisa terwujud. Tanggal 20 Agustus akan ada (MoU) antara Komisi E dengan Dinas Pendidikan yang isinya adalah kesepakatan bahwa mulai tahun 2025 sudah berjalan sekolah gratis di Jakarta,” ujar Iman saat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, kemarin.

Usulan sekolah swasta gratis ini diperjuangkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengingat permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu berulang setiap tahun dengan alasan terbatasnya bangku sekolah. Tak hanya itu, sekolah swasta gratis ini juga diusulkan dengan pertimbangan besarnya bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran dan disalahgunakan penerima manfaat.

“Hal yang menarik adalah telah tercapai kesepakatan antara eksekutif dengan kita di komisi E untuk merealisasikan sekolah gratis. Semua anggota di Komisi E, semua komisi dan semua fraksi di DPRD setuju untuk menerapkan sekolah gratis di DKI,” kata Iman.

Menurut dia, sekolah gratis menjadi salah satu warisan dan capaian berharga DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E periode 2019-2024 dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.

Harapannya, gagasan dasar dari sekolah swasta gratis mampu mengurai masalah-masalah klasik yang ada dalam dunia pendidikan di Jakarta.

“Itu adalah kesepakatan komitmen kita dan menjadi legacy Komisi E Periode 2019-2024. Dengan adanya sekolah gratis, masalah-masalah seperti ijasah ditahan sekolah, masalah bayaran dan seterusnya tidak ada lagi,” tutur Iman.

Namun, sementara belum semua sekolah mau ikut mendaftarkan sekolahnya untuk dijadikan sekolah gratis.

“Ada 415 sekolah swasta yang tidak ikut dalam program sekolah gratis. Tentunya yang tidak ikut ini adalah sekolah swasta yang grade A, grade B,” tandas Iman.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut program sekolah gratis masih dalam pembahasan. Namun, sejauh ini Dinas Pendidikan (Disdik) sudah melakukan pemetaan sekolah mana saja yang akan dilibatkan. Dalam penerapan sekolah swasta gratis ini, pihaknya akan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Yang (sekolah) swasta ini sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang kami berikan gratis," kata Heru.

Heru mengatakan, tidak semua sekolah swasta dilibatkan dalam program ini, apalagi yang mapan. Sasaran utamanya adalah sekolah swasta grade C dan D.

"Ini sedang kami bahas, tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kita akan mengendalikan masyarakat kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," pungkas Heru.***