“Juga hal tersebut belum pernah disampaikan ke Komisi B,†ujar Ismail.
Ismail menambahkan ada banyak hal krusial yang perlu dikritisi. Mulai dari siapa yang akan mengelola dana hasil pungutan tersebut, karena melibatkan dana yang besar yang berpotensi terjadi penyimpangan. Lalu akan digunakan untuk apa dana yang terkumpul.
“Yang paling dominan adalah dampak ekonomi terhadap masyarakat yang mengandalkan aktivitas ekonominya dengan kendaraan motor dan sebagainya, serta berpotensi terjadinya kemacetan baru di titik-titik lain akibat menghindari ruas jalan ERP,†pungkasnya.***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0