Hanif Dhakiri: QRIS dan GPN Adalah Wujud Kedaulatan Digital Indonesia

KOSADATA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan dari Pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam pembangunan sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan bentuk nyata kedaulatan digital Indonesia,” tegas Hanif pada Selasa (22/4/2025).

Hanif menegaskan bahwa sistem pembayaran merupakan infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh diserahkan kepada kepentingan asing. Menurutnya, meskipun kritik dari luar negeri, termasuk Amerika Serikat, perlu disikapi dengan diplomasi yang bijaksana, kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dikompromikan.

“Kami tetap mendorong agar jalur negosiasi terbuka, namun kedaulatan digital adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Sistem pembayaran adalah tulang punggung ekonomi digital kita,” ujarnya.

Hanif, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB dan mantan Menteri Ketenagakerjaan RI (2014-2019), menambahkan bahwa QRIS, yang kini telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia dan terhubung dengan sistem pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN, membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan solusi pembayaran yang berdaya saing secara global.

Sebagai anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, Hanif menekankan pentingnya sistem pembayaran nasional yang mendukung UMKM, konsumen, serta stabilitas keuangan jangka panjang.

“Komisi XI DPR RI akan terus mendukung Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga dan melindungi sistem ini. QRIS