Gaduh Info BPS DKI, Aktivis dan Warga Kalibaru Sanggah Soal Kemiskinan Ekstrem

KOSADATA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Jakarta yakni sebuah organisasi yang aktif di bidang sosial, menggelar survei dan verifikasi data masyarakat miskin ekstrem di RT 6/RW 15 Kalibaru, Jakarta Utara. 

Tim Peduli Jakarta didampingi pengurus lingkungan setempat turun langsung mendata 25 Kepala Keluarga (KK) di wilayah RT 6 tersebut. Pendataan pun dilakukan secara detail alias by name by address.

Ketua RT 6, Mariani mengaku kaget selama 13 tahun menjabat baru mendengar adanya beberapa nama warga miskin ekstrem di wilayahnya yang mencapai 38 KK. Ia mengatakan bahwa betul ada warga miskin di wilayahnya, tetapi bukan miskin ekstrem.

“Tapi kalau yang kemiskinan ekstrem, kebetulan warga saya ada kurang lebih 130 KK yang tervalidasi di RT 6. Yang tervalidasi masuk ke dalam miskin ekstrem ada 38 KK. Tapi saya rasa tidak ada yang terlalu miskin ekstrem,” kata Mariani, Kamis (16/2/2023).

Ketua RW 15 Kalibaru, Slamet juga mengaku kecewa dan membenarkan bahwa pihaknya menerima data yang mengidentifikasikan masyarakat miskin ekstrem di wilayahnya. Namun pihaknya keberatan jika warganya dikategorikan dalam kelompok miskin ekstrem.

“Saya tidak setuju, bukan apa, kayaknya miskin ekstrem, kita hina banget gitu. Ya sudah kita validasi, klarifikasi bagaimana sebetulnya. Memang betul di Kalibaru ada sekitar 8 RW yang kumuh, RW 1, RW 4, RW 6, RW 7, RW 10, RW 12, RW 13, dan RW 15. Yang kumuh banget di RW 4,” kata Slamet.

Eksekutif Direktur Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk, atau akrab disapa Nova menuturkan, dari hasil verifikasi di 25 KK, terdapat 23 KK yang memiliki pengeluaran di atas Rp.1 juta per bulan. Angka tersebut, kata Nova, jauh dari kategori miskin ekstrem yang disampaikan BPS DKI beberapa waktu lalu yakni dengan pengeluaran Rp 11.633 per hari.

"Bahkan ada 1 KK yang dikategorikan miskin ekstrem, ternyata berpenghasilan Rp300 ribu per hari dan tinggal di rumah dua lantai. Memang dari hasil pendataan di 25 KK tersebut, hampir semua adalah buruh dan nelayan. Jadi warga ini tidak memiliki penghasilan tetap," kata Nova.

Tetapi, lanjut Nova, berdasarkan hasil pengambilan data dan wawancara, mereka mampu membiayai kebutuhan sehari-hari, seperti biaya listrik dan makan. Bahkan ada 3 KK yang mampu berlangganan WIFI sebesar Rp.250.000/bulan atau setidaknya mampu membeli pulsa telepon genggam. 

Nova menyampaikan bahwa hasil verifikasi data, pihaknya menemukan bahwa sebagian warga tersebut memiliki kendaraan sepeda motor, dan kebanyakan warga mengkonsumsi air mineral isi ulang dengan biaya Rp.6000/tiga hari sekali.

"Ironisnya ada masyarakat yang terdata sebagai miskin ekstrem, ternyata mengkonsumsi rokok sebanyak 2-3 bungkus sehari," katanya.

Lebih lanjut Nova mengatakan, ia bersama timnya juga mengidentifikasi bahwa dari 25 KK yang terdata sebagai miskin ekstrem, hampir semua merupakan warga penerima aktif bantuan sosial dari pemerintah. 

"Kalau tidak salah Pemprov DKI Jakarta, dalam rilis pers, menyebutkan adanya 16 jenis bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menyerap anggaran Rp.17,18 triliun. Nah, ini anggaran yang sangat besar. Nah, data kemiskinan ekstrem dari BPS perlu diuji lagi supaya bantuan sosial tepat sasaran,” katanya.

Nova mengungkapkan, ada 6 KK penerima 3 jenis bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta. Penerima 2 jenis bantuan sosial berjumlah 6 KK, dan ada 8 KK yang menerima 1 jenis bantuan sosial dari pemerintah. Tercatat hanya 5 KK yang tidak menerima bantuan sosial.

Nova pun mendesak agar BPS segera melakukan pemutakhiran data dan menyamakan persepsi data kemiskinan dengan Kemensos, Pemprov DKI Jakarta, Dukcapil, dan yang lainnya. Sebab, menurutnya, BPS adalah satu-satunya lembaga statistik besar di Indonesia yang menjalankan mandat konstitusi untuk memetakan masalah kemiskinan.

“Saya rasa BPS perlu menyamakan persepsi data dengan Pemprov DKI Jakarta, Kemensos, Dukcapil, dan lainnya, tentang data kemiskinan di Jakarta. Karena data dari BPS akan dipakai untuk memetakkan isu global tentang kemiskinan, bahkan menentukan arah kebijakan pemerintah," tegasnya.***