DPR RI Minta Pemerintah Bersikap Tegas Soal Keberadaan TikTok Shop

KOSADATA - Komisi VI DPR-RI menggelar Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI bersama Menteri Koperasi dan UKM, di gedung DPR RI, Kamis (23/11/2023). 

Dalam rapat itu berbagai masukan disampaikan kalangan DPR terutama masalah keberadaan TikTok Shop di Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti sikap pemerintah yang dianggap tidak berpenderian alias plin-plan ihwal keberadaan TikTok Shop di Indonesia. 

Menurut anggota  Fraksi PDIP ini, pemerintah terkesan akan memberikan lampu hijau terhadap rencana TikTok akan mendirikan e-commerce di Indonesia. 

Padahal kata Mufti, pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menyudahi bisnis social commerce asal China tersebut karena dianggap memukul usaha pelaku UMKM. 

"Saya dengar TikTok Shop akan dibuka kembali, kenapa pemerintah ini plin plan, kemarin ditutup, sekarang dibuka," ujar Mufti. 

Untuk itu, dia menekankan kepada pemerintah agar dapat mengantisipasi dampak negatif dari rencana TikTok mendirikan e-commerce di Indonesia.

"Kami pengen kalau dibuka pun [e-commerce TikTok] tidak ada dirugikan," tuturnya.

Seiring rencana TikTok membuka e-commerce di Indonesia, pemerintah juga diminta lebih masif melakukan digitalisasi pelaku UMKM di pasar fisik seperti pusat perbelanjaan dan pusat grosir. 

Upaya pemerintah menghentikan bisnis social commerce TikTok Shop bermula dari fenomena sepinya Pasar Tanah Abang dan sejumlah pusat perbelanjaan lainnya di berbagai wilayah. 

Namun, Mufti mengakui bahwa berakhirnya TikTok Shop pun ternyata tidak memberikan perubahan, pusat perbelanjaan dan pusat grosir masih sepi pembeli. 

"Nyatanya setelah TikTok Shop ditutup masih tetap sepi [pusat perbelanjaan], harapan kami begitu itu [TikTok Shop] ditutup, teman-teman di pasar bisa diberikan edukasi agar mereka bisa melek terhadap digitalisasi," ucap Mufti. 

Di sisi