Ali Johan Jadi Ketua FPD DPRD DKJ, Rumah Besar Demokrat Dibuka untuk Rakyat

KOSADATA - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta resmi mengumumkan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi DPRD DKJ periode 2024-2029. Salah satunya, Ali Muhammad Johan mendapat amanah sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD DKJ.

Ali Johan yang merupakan anggota DPRD DKJ dua periode dari daerah pemilihan (Dapil) 7 Jakarta Selatan itu mengaku akan membuka rumah besar Partai Demokrat di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu untuk kepentingan rakyat.

"Bismillah, insha allah amanah ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan harapan rakyat. Ketum DPP Partai Demokrat, mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menugaskan saya untuk menjadi Ketua FPD DPRD DKI Jakarta 2024-2029, salah satunya agar fraksi Demokrat membuka rumah Demokrat ini untuk rakyat," ujar Ali Johan dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

Menurut Bendahara DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu, pihaknya akan terus mengawal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siapapun gubernurnya. Salah satunya, kata Ali, Partai Demokrat akan memperjuangkan sekolah swasta gratis yang harus diimplementasikan tahun 2025 mendatang.

"Masalah yang selalu berulang adalah soal pendidikan. Seperti ijazah yang ditahan sekolah karena siswa masih memiliki tunggakan, kemudian masalah PPDB, KJP dan lainnya. Untuk itu, kami akan terus memperjuangkan sekolah swasta gratis bisa diterapkan tahun depan. Sehingga, permasalahan klasik di sektor pendidikan tadi bisa tuntas," kata Ali.

Pada periode ini, pengurus FPD DPRD DKJ diketuai Ali Muhammad Johan dengan penasehat Mujiyono dan Misan Samsuri. Sementara, Wakil Ketua Fraksi diisi Ferrial Sofyan, Dessie Christyanasari, Neneng Hasanah dan Nur Afni Sajim. Sedangkan untuk Bendahara diisi Wita Susilowaty dan Sekretaris dipercayakan kepada Lazarus Simon Ishak.

"Selain 9 anggota fraksi dari Partai Demokrat, ada juga satu orang kolega kami dari Partai Perindo yang akan masuk ke fraksi kami, yakni  Pak Dina Masyusin. Jadi total ada 10 anggota kami yang akan mengawal APBD DKJ dalam lima tahun ke depan agar lebih tepat sasaran untuk rakyat. Kami juga akan mengawal pembuatan regulasi yang pro rakyat demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global," ucapnya.

Tidak hanya itu, Ali juga memastikan akan membuka akses pengaduan masyarakat yang bisa ditujukan langsung ke kantor FPD atau melalui wakil rakyat yang ada di dalamnya.

Putra Hj Melani Leimena Suharli, Anggota DPR RI Dapil Jakarta II itu pun mengungkapkan telah menyiapkan anggota lainnya di berbagai komisi sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Ali sendiri mengaku akan berada di Komisi A yang membidangi pemerintahan bersama Mujiyono, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Sedangkan untuk Wita Susilowaty dan Nur Afni Sajim ada di Komisi B (bidang perekeonomian), Lazarus Simon Ishak ada di komisi C (bidang keuangan), kemudian Neneng Hasanah, Misan Samsuri dan Ferrial Sofyan akan ada di Komisi D (bidang pembangunan). Sedangkan Dessie Christyanasari dan Dina Masyusin di komisi E (bidang Kesejahteraan Rakyat).***