Satpol PP DKI Minta Maaf soal Pembubaran Aksi Tolak RUU TNI

KOSADATA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas insiden pembubaran aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di depan Pintu Gerbang Pancasila, Kompleks DPR/MPR RI, pada Rabu sore, 9 April 2025.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan pihaknya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam penanganan aksi massa ke depan. "Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa," kata Satriadi dalam keterangan pers, Kamis, 10 April 2025.

Ia menyebut, pendekatan humanis dan komunikatif akan menjadi standar dalam setiap pengamanan aksi unjuk rasa. Menurut dia, pendekatan itu diperlukan agar ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengabaikan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Satpol PP membubarkan paksa massa aksi yang berkemah di depan Gerbang Pancasila sebagai bentuk protes terhadap RUU TNI. Pembubaran dilakukan sekitar pukul 16.30 WIB. Massa sempat berdebat dengan petugas dan menolak meninggalkan lokasi. Ketegangan mereda setelah petugas menarik diri dan massa membubarkan diri secara tertib.

Dalam proses pembubaran, tenda dan perbekalan peserta aksi disita oleh petugas. Salah seorang peserta aksi mengaku kecewa atas pembubaran tersebut. “Kami berusaha menyampaikan pendapat secara damai, dan hak kami seharusnya dilindungi,” ujar peserta yang enggan disebutkan namanya.

Ia menyatakan akan melanjutkan aksi di lokasi lain meski berisiko kembali dibubarkan. “Aksi nirkekerasan yang berkelanjutan dapat berbuah hasil,” ujarnya.

Penolakan terhadap RUU TNI mengemuka