Rakyat Resah Hadapi Resesi, Sylviana Murni Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Biaya Haji

KOSADATA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI mengkaji ulang soal usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 yang dianggap memberatkan calon Jemaah.

"Saya meminta Pak Menag mengkaji ulang mengenai biaya haji ini. Pertama, karena ekonomi kita baru akan bangkit pasca terdampak Covid-19. Kedua, masyarakat juga sedang resah dengan ancaman resesi ekonomi 2023," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ketua Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) RI ini pun meminta pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi yang tengah terjadi di lapisan masyarakat bawah. Pasalnya, banyak umat Islam yang berjuang keras dengan menabung agar bisa melaksanakan ibadah haji.

"Pada prinsipnya betul bahwa ibadah haji diperintahkan untuk orang yang mampu. tetapi, pemerintah mesti punya sense juga dan melihat betapa banyak umat Islam yang enggak masuk kategori berlimpah secara finansial tapi mereka sungguh sungguh menabung agar bisa ibadah haji. Disini mungkin kepekaan pemerintah itu diuji," katanya.

Sylviana Murni menegaskan bahwa pihaknya sebagai lembaga yang mengurusi hubungan parlemen antar negara akan terus berkomunikasi dengan Kemenag dan Pemerintah Arab Saudi guna mencari jalan tengah atas biaya haji tersebut.

Sehingga, lanjut Sylvi, kegaduhan akibat informasi yang berkembang bisa segera diurai. Misalnya, saat Kemenag mengusulkan kenaikan biaya, pada waktu yang sama Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penurunan biaya.

"Maka disitulah salah satu peran dari DPD RI. Karena bagaimanapun saya sebagai senator sangat sering berinteraksi dengan masyarakat bawah harus juga turut memastikan bagaimana sebetulnya kondisi objektif sehingga sebuah kebijakan itu harus diambil," tandasnya.

"Jikapun memang kenaikan tidak bisa dihindari, saya meminta pemerintah