DPRD DKI Jakarta Dorong Evaluasi Program Pangan Bersubsidi Menyusul Keluhan Warga

KOSADATA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk mengevaluasi pelaksanaan program pangan bersubsidi yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala.

Francine mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses program tersebut, terutama terkait dengan sistem antrean online yang dinilai rumit.

“Banyak warga yang mengeluhkan antrean online yang sulit karena kuotanya terbatas. Program ini sering kali habis dalam waktu singkat, bahkan kurang dari lima menit setelah dibuka,” ujar Francine, seperti dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta, Senin (27/1/2025).

Francine juga menyebutkan bahwa meskipun banyak warga yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka tidak selalu berhasil mendapatkan pangan bersubsidi karena kuota yang terbatas.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Dinas KPKP DKI Jakarta mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendistribusian untuk memastikan program ini dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

Selain itu, Francine juga menyoroti pentingnya menjaga kestabilan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2025. Ia menilai, harga pangan cenderung melonjak pada periode tersebut akibat meningkatnya permintaan.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan pangan bersubsidi yang cukup untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Penting untuk memastikan bahwa stok pangan bersubsidi tetap tersedia, sehingga masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau menjelang Ramadan dan Idulfitri,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Francine berharap DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki sistem distribusi pangan bersubsidi, sehingga aksesibilitas pangan dan kestabilan harga dapat terjaga dengan baik.

"Stabilitas harga pangan dan kecukupan gizi bagi masyarakat harus menjadi prioritas, mengingat pangan adalah