Aksi Tawuran Ganggu Ketertiban, Dewan Soroti Hibah Rp650 Miliar untuk Forkopimda

KOSADATA – DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyaluran dana hibah sebesar Rp650 miliar kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada tahun anggaran 2024. 

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menilai dana tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan tawuran yang kian marak di ibu kota.

Dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bersama pihak eksekutif, Inggard menyampaikan kritiknya secara terbuka. 

Ia menyebut, hibah yang dikucurkan pemerintah daerah seharusnya diarahkan pada penguatan ketertiban umum, salah satunya dengan membentuk satuan tugas antitawuran.

“Adanya hibah itu, kita bukannya ingin cawe-cawe, tapi kita ingin benar-benar bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Inggard dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, tren tawuran remaja di berbagai wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa aparat dan institusi keamanan belum bersinergi secara optimal. 

Ia mengusulkan pembentukan Satgas Antitawuran yang melibatkan Polres, Kodim, hingga jajaran tingkat kecamatan seperti Polsek dan Koramil.

“Inisiatif ini bisa diperluas hingga ke tingkat kelurahan, memanfaatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa agar penanganannya bersifat preventif dan menyeluruh,” katanya.

Inggard menekankan pentingnya integrasi antara instansi terkait dalam membentuk satgas tersebut. Ia berharap alokasi dana hibah tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menyentuh kebutuhan operasional yang konkret dan berdampak langsung di lapangan.

“Nah, itu semua harus terintegrasi menciptakan satgas-satgas yang dibentuk yang tentu saja dengan operasional yang kita hibahkan. Jangan kita menghibahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya,” tegasnya.

Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta belum