Perumda Pembangunan Sarana Jaya menawarkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) Hunian Terjangkau Milik siap huni yang merupakan program dalam rangka upaya mengatasi permasalahan backlog hunian
Yossie memastikan kepengurusan P3SRS ATR transisi ini tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.
Warga penghuni terpaksa mendatangi DPRP di Jatibaru, karena sejak terbentuknya perhimpunan yang mewakili mayoritas penghuni, Juli 2024 lalu, hingga kini tidak ditanggapi Pemprov DKI Jakarta.
