Demokrat Soroti Minimnya Pendapatan Jakarta Dalam 6 Tahun Terakhir

KOSADATA - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan total APBD Perubahan Tahun 2023 menjadi Rp78,72 Trilyun berkurang sebesar Rp5,05 Trilyun atau sebesar 6,04% dari penetapan APBD murni 2023 yang diketok sebesar Rp83,78 triliun. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari menyoroti minimnya pendapatan daerah tersebut. Dalam pandangan umum Raperda Perubahan APBD 2023, Desie mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak pernah mencapai target pendapatan daerah sejak 6 tahun terakhir. 

"Selama 6 tahun ke belakang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengalami rasionalisasi belanja daerah sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah, rasionalisasi tersebut bahkan terjadi pada program prioritas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," ujar Desie di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Untuk 2023, jelasnya, pendapatan daerah juga diperkirakan tidak mencapai target. Sehingga, Pj Gubernur DKI Jakarta mengusulkan dari target pendapatan sebesar Rp74,38 Trilyun menjadi sebesar Rp69,83 Trilyun atau berkurang sebesar Rp4,55 Trilyun atau sebesar 6,12%. 

"Dan yang lebih memprihatinkan kita semua adalah bahwa komponen pendapatan yang mengalami koreksi yang sangat signifikan adalah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang sebesar Rp4,52 Trilyun pada APBD Perubahan Tahun 2023," katanya. 

Untuk itu, tegasnya, Fraksi Partai Demokrat meminta kedepannya proyeksi pendapatan daerah harus lebih realistis. Jangan menggunakan asumsi over optimistic dan over confidence. 

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menciptakan terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan kendala-kendala yang sebenarnya adalah permasalahan lama yang tidak kunjung dapat dicarikan solusinya," jelasnya. ***