Antisipasi Krisis Global, BI Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal Asean

KOSADATA - Bank Indonesia (BI) terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) di antara negara-negara Asia Tenggara (Asean).

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, perluasan penggunaan mata uang lokal, salah satunya sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko global saat terjadi krisis. Apalagi kondisi perekonomian belakangan ini tidak menentu, yang masih dibayangi kondisi geopolitik hingga tingginya suku bunga global.

“LCS dapat menahan ketidakpastian global di kawasan dan memperbaiki pemulihan ekonomi,” ujar Perry dalam Press Conference Asean Finance Ministers and Centeral Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023, di Nusa Dua, Jumat (31/3/2023).

Menurut Perry, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sepakat memperkuat ketahan eksternal. Dengan tujuan tersebut, maka penggunaan mata uang lokal yang diterapkan dalam transkaksi lintas negara bisa diterapkan negara-negara Asean.

“Ini bisa mendorong ekspor, investasi hingga memperkuat keseimbangan dan cadangan devisa bisa diperkuat. Diversifkasi mata uang ini inisitif penting dalam menjaga ketahanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut tambah Perry, dalam pertemuan AFMGM 2023 seluruh negara Asean pun sepakat menggunakan mata uang lokal. Semua delegasi yang hadir meyakini bahwa mata uang lokal bisa membuat risiko yang terjadi di dunia berkurang.

Dalam hal ini, Bank Indonesia akan segera memperluas kerjasama pembayaran berbasis berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) ke semua negara-negara Asia Tenggara. Pasalnya, BI akan melakukan kerjasama dengan Vietnam, Kamboja, Laos dan Brunei.

Hingga saat ini, BI sudah melakukan kerjasama dengan Bank of Thailand (BoT) dan mendapat komitmen untuk menerapkan pembayaran lintas negara dengan Malaysia, Singapura dan Filipina. “Kita mulai dulu dengan 5 negara kemudian menjadi 10 negara,” ujar Perry.

Kemudian, Perry juga menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan ASEAN, anggota harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif. "Sebagai Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan, kita harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif kita untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi," kata Perry..

Ia melanjutkan, tindakan tersebut dapat mencakup tiga agenda berikut. Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas makroekonomi dan keuangan global dan regional serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal. Kedua, memanfaatkan agenda global di bidang pembayaran lintas batas.

Ketiga, dengan dinamika pasar keuangan global saat ini yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga yang cepat oleh bank sentral utama, lebih penting bagi pasar negara berkembang untuk melindungi sektor eksternal dari konsekuensi yang tidak diinginkan. ***