Soal Pendapatan Ekspor Nikel, Mulyanto Sebut Presiden Blunder

Peri Irawan

Aug 14, 2023

Mulyanto menilai data yang disampaikan Faisal Basri lebih masuk akal dibandingkan dengan pernyataan Jokowi. Foto: PKS

KOSADATA - Bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pernyataan Pengamat Ekonomi Faisal Basri yang mengatakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan China merupakan blunder yang menunjukan Presiden tidak mendapat info yang valid.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut harusnya dalam menanggapi pernyataan itu Presiden bicara berdasarkan data. Karena data mengenai devisa dan pendapatan negara dari hilirisasi nikel ini tersedia pada kementerian terkait.

"Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi. Sehingga apa yang disampaikan Presiden tepat dan akurat," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

"Apalagi terkait jawaban Presiden terhadap kritik dari seorang ekonom senior. Inikan kritikan ilmiah dari ekonom yang sarat data. Jadi jawabannya harus matang. Menurut saya, Presiden blunder," katanya menambahkan.

Mulyanto prihatin berdasarkan jawaban yang disampaikan ternyata presiden tidak dapat membedakan antara pendapatan devisa dari ekspor nikel yang sebesar Rp510 triliun dengan penerimaan negara dari komoditas nikel.

"Ini kan dua hal yang berbeda. Devisa masuk kepada investor, sementara penerimaan negara masuk dari pajak baik pph badan, ppn maupun bea ekspor, dll," jelas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menilai data yang disampaikan Faisal Basri lebih masuk akal dibandingkan dengan pernyataan Jokowi. Sebab industri smelter menikmati tax holiday dan bebas bea ekspor. Sehingga kecil nilai penerimaan negara dari pajak sektor ini.

"Selain itu juga soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Presiden menjelaskan, bahwa industri smelter membayar PNBP. Padahal sama sekali tidak.

Negara mendapat PNBP