Pemprov DKI Ubah Waktu Jam Kerja, Fraksi Golkar DPRD DKI: Lakukan Kajian Menyeluruh

KOSADATA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan DKI tengah membahas pengaturan jam kerja kantor di Jakarta untuk mengurai kemacetan.

Rencana itu ditanggapi Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi D DPRD DKI Judistira Hermawan menyebut perlu melalui kajian terlebih dahulu. Sebab, penerapan shift kerja tidak menjamin Jakarta bebas dari kemacetan.

“Kalau sudah melalui kajian boleh diuji coba. Jangan malah nantinya membuat ASN mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya,” kata Judistira, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, waktu jam kerja yang dinilai akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat perlu juga dipertanyakan. 

Sebab, lanjut anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu waktu jam kerja tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap peningkatan pelayanan.

”Nah di dunia usaha swasta ini pun akan berpengaruh. Saya kira ini perlu kajian yang matang,” katanya.

Namun demikian ujar Judistira, yang terpenting dilakukan Pemprov DKI, dalam mengurai kemacetan adalah menciptakan moda transportasi massa yang terintegrasi, nyaman dan aman. 

“Sehingga masyarakat akan meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi. Dan berpindah pada taransportasi umum,” ujarnya.

Sementara itu saat disinggung kebijakan adanya pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, Judistira meminta agar pemerintah menghormati hak masyarakat.

“Hak masyarakat kan tidak bisa dibatasi dong, intinya mereka semua harus bayar pajak dan memiliki lokasi parkir seperti aturan yang sudah ada," pungkasnya. 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar focus group discussion (FGD) membahas mengenai pembagian jam masuk kantor.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi