LPKAN dan LKHAI Konsolidasi dengan Kementerian dan Lembaga untuk Pencegahan Korupsi

Oleh karenanya, dengan terselenggarakannya FGD ini diharapkan dapat membantu menciptakan sebuah konsep dan metode yang nantinya menjadi sebuah rekomendasi terhadap seluruh instansi dan institusi di seluruh Indonesia. 

“Sehingga diharapkan dapat melahirkan surat keputusan bersama (SKB) dari Kejaksaan, Kepolisan, dan KPK yang diimplementasikan dalam sebuah standar operasional prosedur (SOP) pencegahan terhadap penanganan tindak pidana di Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo yang hadir sebagai keynote speaker, sangat mengapresiasi acara FGD yang selenggarakan oleh LPKAN Indonesia dan LKHAI.

Menurut Sugeng, kegiatan FGD ini merupakan bukti kepedulian organisasi masyarakat untuk membuat sistem lebih lagi dalam mengatasi korupsi yang ada di Indonesia.

Sugeng mengatakan, berbicara masalah korupsi di Indonesia harus diurai dari hulu hingga hilir. Dalam hal pencegahan ada di hulu, sementara dalam proses penindakan  ada di hilir.

"Perlu diketahui bahwa berbicara penindakan artinya ada permasalahan pada bagian hulu yakni dalam proses pencegahan. Jika pencegahan itu sudah maksimal maka dipastikan perilaku koruptif dapat dihentikan," kata Sugeng.

Menurutnya meski OTT yang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, akan tetapi data membuktikan bahwa tingkat kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap penegakkan hukum mengalami penurunan. "Ini artinya ada masalah lain dalam proses pencegahannya," kata Sugeng.

Menanggapi tingginya kasus OTT yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mantan komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, sistem pencegahan korupsi yang yang efektif dengan berbagai model yang pernah dilakukan