Enjang Tedi, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, menegaskan tentang pentingnya dibentuk KPAID tingkat provinsi
Apalagi, sambungnya, hingga saat ini Jawa Barat belum mendapat predikat provinsi layak anak. Pun belum semua kota kabupaten di Jawa Barat mempunyai KPAID, sehingga ketika terjadi kasus kekerasan yang menimpa anak, penanganannya jadi terhambat dan kerap terlambat.
Ia mencontohkan Kabupaten Garut yang belum mempunyai KPAID. Saat ada kasus yang menimpa anak, untuk penanganannya minta bantuan ke daerah terdekat, yakni KPAID Kabupaten Tasikmalaya.
Terpisah, Ketua Forum KPAID Kota/Kabupaten Jawa Barat, Ato Rinanto, menyebutkan, dibanding provinsi lain, kekerasan terhadap anak di Jawa Barat menempati peringkat tertinggi. “Terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Barat memang banyak, tapi tingginya kekerasan terhadap anak juga adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan,” tandasnya.
Untuk itu, ia berharap di tahun ini sudah terbentuk KPAID Jawa Barat sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak-anak. Hal itu sebagai bagian dari ikhtiar meningkatkan partisapasi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
“Undang-Undangnya sudah ada. Kenapa itu tidak kita maksimalkan bersama-sama untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak? Kita harus gerak bersama-sama. Semakin banyak yang peduli, maka penyelenggaraan perlindungan anak akan semakin maksimal, dan anak-anak semakin terlindungi,” papar Ato. ***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0