Jalan Panjang Tuntaskan Masalah Sampah di Indonesia

Oleh: Bagong Suyoto

Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI)

Jalan panjang menyesaikan permasalahan sampah di Indonesia sangat sulit, bahkan belakangan ini sejumlah kabupaten/kota tampak kuwalahan. Tiada hari tanpa persoalan sampah, yang memusingkan kepala. Sampah jadi ornamen kota yang memuakkan. Misalnya, kasus sampah di Jogyakarta, Bandung Raya, Jabodetabek, bahkan kota-kota kecil dilanda persoalan sampah karena tempat pembuangan akhir (TPA) sudah overload. 

Dua puluh lima atau tiga puluh tahun yang lalu masalah persampahan itu disebabkan karena tidak punya payung hukum atau undang-undang tentang pengelolaan sampah. Kita tidak punya regulasi dan panduan nasional pengelolaan sampah. 

Sejumlah para ahli, birokrat, aktivis, dll melakukan ddialog, iskusi, seminar, simposium, workshop, dll guna mencari akar masalah dan memberi solusi komprehensif dan berkelanjutan. Lalu muncul pemikiran-pemikiran baru, bahwa pengelolaan sampah tersebut meliputi beberapa dimensi: yaitu, dimensi kebijakan/hukum, dimensi kelembagaan, dimensi anggaran, dimensi partisipasi Masyarakat, dan dimensi teknologi. Semua dimensi tersebut harus di-breakdown agar lebih jelas.  

Pada 4 Juni 2005 diselenggarakan Dialog Nasional Mencari Solusi di Indonesia di Jakarta Convention Centre. Dialog itu diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia dan Indonesia Solid Waste Association (InSWA). 

Menteri, mantan Menteri, DPR RI, sejumlah pakar, aktivis persampahan diundangan dalam dialog tersebut jadi nara sumber dan penanggap guna mencari solusi permasalahan sampah di tanah air. Saya menjadi salah satu naras umber, menyampaikan makalah berjudul “Malapetaka Sampah: Kebijakan Persampahan Dalam Persimpangan Jalan”.

Dalam forum itu saya menyatakan, bahwa pengelolaan sampah kota perlu suatu institusi atau badan yang permanen yang memiliki otoritas permanen dan penuh secara nasional