Hillsi Jabar Ingatkan Pemerintah Perhatikan LPK

KOSADATA - Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) telah memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Bukan hanya setahun dua tahun, peran itu sudah dilakukan sejak lama.

Untuk itu, Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (Hillsi) Jawa Barat mengingatkan pemerintah agar keberadaan LPK-LPK tidak dipandang sebelah mata. Hal itu disampaikan bukan tanpa alasan.

Ketua DPD Hillsi Jawa Barat, Tatang Taqyudin, mengatakan, sekarang ini LPK itu masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal keberadaan LPK sudah puluhan tahun dan berperan nyata bagi republik ini.

“Seharusnya pemerintah mendorong total agar bisa maju bersama. Saya sedih, apalagi di saat pandemi kemarin banyak LPK yang terpuruk. Beda dengan sekolah negeri, karena semuanya didukung oleh pemerintah, mulai anggaran sampai sarana. Tapi ke pendidikan nonformal kurang peduli. Padahal LPK ini perannya besar,” ujar Tatang kepada kosadata.com, belum lama ini. 

Ia berharap, Pemerintah memberikan program-program untuk masyarakat yang melibatkan keberadaan LPK secara menyeluruh. Bantuan berupa pancing akan lebih bermanfaat ketimbang memberi ikannya.

“Artinya, beri masyarakat pelatihan agar bisa mandiri dan saling menebar kebaikan. Kalau punya kompetensi, mereka bisa kerja di industri atau usaha mandiri yang pada ujungnya merekrut karyawan,” tandasnya.

Tatang menegaskan, LPK adalah tempat pelatihan yang sangat efektif. Ketika orang menganggur, pasti yang dipikirkannya harus punya keahlian, dan itu tempatnya di LPK. Semua ada di LPK, mulai menjahit, tataboga, kecantikan, otomotif dan lain-lain.

“LPK adalah solusi untuk menekan pengangguran dan kemiskinan. Tapi perhatian pemerintah belum maksimal. LPK belum dikasih ruang luas. Beda dengan BLK Komunitas yang baru muncul, tapi pemerintah perhatiannya sangat luar biasa, mulai anggaran sampai sarana,” papar Tatang.

Ia menegaskan, perhatian pemerintah sangat diperlukan agar LPK tetap ada dan semakin berkembang. Sampai sekarang masih banyak LPK yang hidup enggan mati segan, padahal keberadaannya membantu pemerintah.

“Saya ingin memperjuangkan agar LPK diberi perhatian lebih oleh pemerintah. Termasuk kita akan fasilitasi anggota yang merasa kesulitan, baik itu dalam hal perizinan atau tata kelola dan lainnya. Kita dorong agar semua LPK lebih berkualitas. Hillsi akan membantu apapun yang dibutuhkan LPK. Buat apa ada organisasi kalau anggotanya tidak mendapat manfaat,” tuturnya. ***